Sabtu, 03 November 2018

Tujuan dan Fungsi Negara

Tujuan Negara

Seperti halnya dalam pembicaraan tentang hakekat negara, maka pembicaraan tentang tujuan negara ini pun tidak secara khusus dibicarakan tersendiri. Yang demikian ini disebabkan karena, meskipun orang telah lama memikirkan, tetapi oleh karena tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara, maka orang biasanya menyelipkan pembicaraan tentang ajaran tujuan negara ini dalam ajaran keseluruhannya untuk menentukan sifat dari pada ajarannya.
Tetapi bagaimanapun juga orang tidak boleh melupakan pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini.

Pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini terutama berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara atau badan-badan negara yang harus diadakan, fungsi dan tugas dari pada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan yang lainnya yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara.

Lagi pula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan dari pada organisasi negara, juga dapat mengetahui sifat dari pada organisasi negara. Karena semuanya itu harus sesuai dengan tujuan negara. Padahal tentang tujuan negara ini ada banyak sekali yang diajukan atau diajarkan oleh para sarjana, terutama oleh para ahli pemikir tentang negara dan hukum. Maka sebagai akibatnya juga terdapat bermacam-macam pendapat tentang soal-soal kenegaraan seperti telah dikemukakan diatas.

Tetapi disamping itu, kita harus ingat bahwa sebenarnya mengenai masalah tujuan negara ini tidak ada seorang sarjana ahli pemikir tentang negara dan hukum pun yang dapat merumuskan dengan tepat dalam satu rumusan, yang meliputi semua unsur. Jadi mereka itu sebenarnya hanya dapat mengadakan suatu penyebutan atau perumusan yang sifatnya samar-samar dan umum.
Sebab tujuan negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat dari pada kekuasaan penguasa. Karena mungkin apa yang dalam waktu 100 atau 200 tahun yang lalu tidak menjadi tugas negara dalam jaman sekarang ini menjadi tugas negara uang amat penting, misalnya soal ekonomi. Dalam beberapa abad yang lalu soal ini tidak menjadi tugas negara. Ingat akan azas ekonomi pada jaman liberal : laissez faire, laissez aller. Tetapi pada waktu sekarang soal perekonomian ini menjadi tugas negara yang amat penting.

Juga mengenai soal pendidikan, dulu soal ini menjadi tugas dari masing-masing orang semata-mata. Tetapi sekarang tugas ini adalah menjadi tugas pokok dari pada negara, disamping tugas masing-masing orang itu sendiri.

Jadi kalau kita melihat contoh-contoh di atas, kita lalu menghadapi kesukaran untuk dapat menegaskan apa yang menjadi tujuan negara, yang dapat berlaku untuk setiap tempat, waktu dan keadaan. Maka dari itu, kalau kita akan merumuskan secara samar-samar dan umum, dan yang mungkin dapat meliputi semua unsur dari pada tujan negara ialah, bahwa tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.

Pengertian Negara
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Tujuan negara menurut para pakar
a. Aristoteles
Tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

b. Plato
Tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja.

c. Socrates
Negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat.

d. John Locke
Untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

e. Niccollo Machiavelli
Untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut.

f. Thomas Aquinas
Untuk mengetahui tujuan negara, maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan

g. Benedictus Spinoza
Menyelenggarakan perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, waraga negara harus mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.

Tujuan Negara Menurut UUD RI 1945
Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

  1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  2. untuk memajukan kesejahteraan umum,
  3. mencerdaskan kehidupan bangsa,
  4. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,


Fungsi negara menurut para pakar
Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara adalah: keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan. Sedangkan R.M. MacIver berpendapat bahwa fungsi negara adalah: ketertiban, perlindungan, pemeliharaan dan perkembangan.





...

Selasa, 17 Juli 2018

Fakta Materiil Yang Bisa Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Fakta materiil adalah fakta yang menunjukan sikap batin jahat pelaku, yaitu fakta-fakta yang mendorong dilakukannya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang1. Isi dari pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan isi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”.
Melihat substansi dari pasal tersebut di atas bahwa siapa saja yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga antara yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), dan turut serta (medeplegen) mempunyai niat dan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana, pemidanaannya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Misal, dalam sebuah kasus pembunuhan, ketika si A, si B, dan si C berkumpul ada si D lewat kemudian berhenti di depan si A, B, dan C kemudian si D mengejek dan mengancam membunuh salah satu dari si A, B, dan C. Karena si A merasa sakit hati dan jengkel, si A seketika itu berniat untuk merampas nyawa si D, kemudian si A menyuruh si B dan si C untuk membunuh si D, kemudian si B dan si C mengeluarkan pisau kemudian mereka berdua menusuk D hingga tewas. Kamudian A, B, dan C lari dan meninggalkan D. Tidak lama kemudian ada orang datang dan melaporkannya ke Polisi. Kemudian Polisi melakukan penyidikan dan melakukan visum et repertum di rumah sakit terdekat.

Setelah sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan maka fakta materiil yang diperoleh dari kasus pembunuhan tersebut adalah :

  • B dan C menusukkan pisau ke D hingga tewas, di buktikan dengan pengakuan pelaku dan visum et repertum dari Rumah Sakit yang melakukan visum terhadap korban pembunuhan tersebut;
  • Bahwa pembunuhan dipicu dari D yang mengejek dan mengancam akan membunuh salah satu diantara A, B, dan C. A yang merasa sakit hati kepada D, kemudian A menyuruh B dan C untuk membunuh D;
  • Antara A, B, dan C dikenai pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1, karena A yang menyuruh melakukan pembunuhan, B melakukan dan C turut serta dalam pembunuhan.

Berdasarkan fakta materiil yang diperoleh bahwa antara A, B, dan C dapat dikenai pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena dalam hal ini antara yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), dan turut serta (medeplegen) dianggap sebagai pelaku pembunuhan maka pemidanaannya disamakan.






------------------------------------
1. http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/File/Lampiran%2010%20Area%20Rawan%20Korupsi%20edit%20bersama%2028%20Maret%202012%20Pak%20Sekjen.doc di akses pada 1 Oktober 2012

...

Rabu, 04 Juli 2018

Definisi Hukum Tata Negara (HTN)

HTN

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :

  1. Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara
  2. State Recht ( Belanda ) dimana State Recht dibedakan antara :
    a. Arti luas Staat Recht in Ruinenzin
    b. Arti sempit Staat Recht in Engeezin
  3. Constitutional Law (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi
  4. Droit Constitutional dan Droit Adminitrative (Perancis), dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara.
  5. Verfassungsrecht dan Vervaltingrecht ( Jerman ) yang sama dengan di Perancis.
  6. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara Belanda dengan istilah State Recht atau Hukum Negara/ Hukum Tata Negara.
Definisi Hukum Tata Negara

  1. Van Vallenhoven : Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hokum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masingmasing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.
  2. Scholten : Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada Negara
  3. Van der Pot : Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
  4. Longemann : Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasiorganisasi Negara.
  5. Apeldoorn : Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya., Hukum Negara dalama arti luas meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
  6. Wade and Philips : Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan Negara, tugas, dan hubungannya antar perlengkapan Negara itu
  7. Paton : Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara.
  8. R. Kranenburg : Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hokum dari Negara- terdapat dalam UUD.
  9. UTRECHT : Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.
  10. Longemann, Prof., Dr., J.H.A. ; Hukum Tata Negara yang dipelajari adalah :
    1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu Negara.
    2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu
    3. Bagaimana caranya melengkapi jabatan-jabatan itu
    4. Apa tugas jabatan itu
    5. Apa yang menjadi wewenangnya
    6. Bagaimana hubungan kekuasaan antara para pejabat
    7. Didalam batas-batas apa organisasi Negara menjalankan tugasnya.
  11. J.R. Stellinga : Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajibankeawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.
  12. L.J. Apeldorn : Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :
    1. Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.
    2. Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum
    3. Negara dalam arti wilayat tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan.
    4. Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara, hubungan antar alat perlengkapan Negara dalam garis vertical dan Horizontal, serta kedudukan warga Negara dan hak-hak azasinya.
...

Selasa, 26 Juni 2018

Analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen
sumber: mediakonsumen.com

Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif dalam UU dikaitkan dengan perturan perundang-undangan lainnya:

No.
Pasal
Analisis
1
Pasal 1 angka 2  UUPK
Pada pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai pengertian konsumen dimana konsumen disini diistilahkan sebagai pihak “pemakai”.  Akan tetapi sesungguhnya penggunaan istilah pemakai kurang tepat untuk konsumen. Ketentuan yang menyatakan  “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat’, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum , atau paling tidak ditentukan dalam  penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut
Dari sudut pandang yang lain, jika kita hanya berpegangan  pada rumusan pengertian konsumen dalam UUPK, kemudian dikaitkan dengan Pasal 45 yang  mengatur  tentang  gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga, orang lain,dan makhluk hidup lain, tidak dapat menuntut ganti kerugian karena mereka tidak termasuk  konsumen, tetapi  kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian.   
2
Bab X (Pasal 45 s/d Pasal 48) dan Bab XI (Pasal 49 s/d 58) UUPK.
Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen  menurut UUPK telah diatur secara limitatif dalam Pasal 23,dan ditindaklanjuti dalam Bab  X (Pasal 45 s/d Pasal 48) dan Bab XI (Pasal 49 s/d 58) UUPK. Pasal 23 UUPK menyatakan “ pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UUPK menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara damai tanpa melalui pengadilan maupun lembaga BPSK. Di sisi lain penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sebenarnya harus dilihat  dalam kerangka UU No. 8 Tahun 1999, yakni penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang terkait dengan tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh BPSK. Sedangkan bila kita mengarah pada Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa berdasarkan sukarela para pihak dan Pasal 45 ayat (1) UUPK penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi wewenang dari peradilan umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi  wewenang lembaga yang bertugas  menyelesaikan sengketa konsumen. Sesuai dengan bunyi Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, penjatuhan ganti rugi berdasarkan sanksi administrasi tidak dapat dibebankan kepada pelaku usaha jika penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara konsilliasi atau mediasi, kecuali untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara arbitrase.
3
Pasal 46 UUPK
UUPK menyediakan 4 cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan , yaitu gugatan yang oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan (secara individual) gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dengan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d ini diajukan ke peradilan umum. Penyelesaian sengketa kelompok ini tidak hanya dijumpai pada UUPK saja namun juga ada  pada UUPLH(Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup) menggunakan istilah gugatan perwakilan. Penerapan prosedur gugatan perwakilan kelompok di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam 5 bidang hukum telah memungkinkan untuk diberlakukannya gugatan secara perwakilan kelompok, apakah dengan PERMA 1 Tahun 2002, substansi lain seperti bursa efek, anti trust¸atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian masal dapat diajukan secara perwakilan kelompok. PERMA No.1 Tahun 2002 hanya mengatur tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok tanpa menyebutkan substansi perkara boleh diajukan dengan tata cara gugatan perwakilan kelompok. Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2002 meskipun menerapkan persyaratan yang lebih sederhana, namun PERMA sesuai dengan keterbatasan kewenangannya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga tidak memberi penjelasan bagaimana mekanisme proses pemeriksaan gugatan kelompok.
4
Pasal 19 UUPK
Dalam UUPK Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab perdata dari pelaku usaha terhadap konsumennya. Menurut pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha ialah  bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan/ diperdagangkan. Dalam praktik penanganan perkara, pada umumnya tidak mudah  menetapkan kualifikasi gugatan, meskipun secara teoritis setidaknya kualifikasi gugatan dibedakan menjadi 3, yaitu wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum penguasa. Proses pengajuan tuntutan oleh konsumen, sesuai bunyi Pasal 23 UUPK menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan masyarakat. Dalam melakukan penafsiran Pasal 23 UUPK tidak boleh dilepaskan dari Pasal 45 UUPK dan juga sebaliknya. Menurut HIR/RBg, gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan tergugat sehingga ketentuan Pasal 23 UUPK  juncto Pasal 45 UUPK merupakan lex specialis terhadap HIR/RBg.
5
Pasal 52 dan Pasal 59 UUPK
Pasal 59 UUPK memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat PPNS di lingkungan instansi pemerintahyang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen, dan memiliki korelasi yang kuat dengan tugas dan kewenangan BPSK. Artinya wewenang penyidik PPNS, hanya didasarkan atas adanyalaporan lembaga BPSK yang berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Pada Pasal 52 UUPK dijelaskan adanya mata rantai panjang sebelum laporan itu ditanggapi, dan dalam praktiknya sulit diterapkan karena pihak penyidik menolak sebab belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Dalam era globalisasi ekonomi dan keterbukaan pasar saat ini kebutuhan perlindungan konsumen tersebut merupakan suatu condition sine qua non.
6
Pasal 23 UUPK
Dalam pasal 23 UU Perlindungan Konsumen “.....dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Proses pengajuan tuntutan oleh konsumen, sesuai bunyi Pasal 23 UUPK menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan masyarakat. Dalam pasal 23 UU Perlindungan Konsumen gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tempat Kedudukan Konsumen, sedangkan dalam pasal 118 HIR dalam ayat 1 dan 2 gugatan diajukan kepada tergugat, sedangkan tergugat sendiri belum tentu konsumen bisa juga pelaku usaha.
7
Pasal 18 UUPK
Dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata, dalam hal ini Pasal 18 UUPK membatasi para pihak dalam melakukan kontrak perjanjian, baik ko



...

Selasa, 19 Juni 2018

Analisis Kasus Pencucian Black Dollar

sumber: www.pymnts.com

1. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian Black Dollar, Karyawan Bank & Komplotan Dibekuk

Fahmi Firdaus - Okezone
Kamis, 21 Oktober 2010 13:39 wib

JAKARTA - Polda Metro Jaya membekuk kawanan pencucian uang black dollar yang dilakukan oleh salah seorang karyawan bank pemerintah. Pencucian uang ini merugikan bank pemerintah tersebut hingga Rp. 29 miliar.

Kawanan yang terdiri dari enam orang, berinisial AM (41), AS (39), IW, DZ (29), GH, CPR, dibekuk dari kediamannya masing-masing.

"Kami mengamankan 6 orang tersangka itu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Selain menangkap para anggota komplotan, polisi juga menyita satu unit Toyota Harrier, 1 Honda Civic, 1 koper berisi ratusan ribu dollar palsu, dan uang tunai senilai Rp. 4 juta.

Modus operandi pencucian uang ini, menurut Boy Rafli, dengan cara mengeluarkan uang dari salah satu bank pemerintah senilai Rp29.561.500.000 yang digunakan untuk mengolah atau mencuci uang black dollar menjadi uang dollar asli.

Kasus ini berawal dari AS yang mengaku memiliki satu koper uang black dollar yang bisa diubah menjadi dollar asli dengan melakukan pencucian. Kepada IW dan DZ, AS meminta keduanya mencari penyandang dana agar dapat membayar warga asal Kamerun CPR yang akan mengubah black dollar tersebut.

Oleh IW dan DZ, AS dipertemukan dengan AM yang menjadi supervisor salah satu bank milik pemerintah. AM tergiur dengan imbalan yang diiming-imingi AS.

AM yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan dana dari bank tempatnya bekerja, menyetorkan uang milik bank kepada AS secara bertahap setelah ditukar dengan mata uang dollar dan euro. Namun tak dinyana, proses pencucian uang dari black dollar ke dollar asli yang dilakukan oleh CPR, mengalami kegagalan.

Bank pemerintah yang mencium pengeluaran uang yang tidak lazim melaporkan tindakan ini ke Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikannya, polisi berhasil membongkar komplotan aksi cuci black dollar ini.

Sesuai dengan pelaporan pihak bank yang dirugikan, polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 49 UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 3, Pasal 6 UU No 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. (hri)


Sumber : http://www.okezone.com/

2. Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yang tujuannya merubah uang haram ( uang hasil kejahatan ) menjadi uang yang halal ( sah ) serta menutupi asal usul dari uang tersebut. Di dalam proses tindak pidana pencucian uang ada beberapa tahapan. Tahap-tahap proses pencucian uang, yaitu:

  • Placement : Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll;
  • Layering : Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktip, bisa membeli efek-efek atau alalt-alat transfortasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain;
  • Integration : Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Tentunya dalam kasus money laundering tersebut terdapat tiga tahapan tindak pidana pencucian uang yaitu placement, layering, integration. Tahap placement dalam kasus tersebut adalah black dollar yang berasal dari AS untuk di rubah CPR, dan CPR menempatkan black dollar tersebut ke salah satu bank milik pemerintah yang menjadi supervisornya adalah AM. Pada tahap berikutnya yaitu tahap layering AM menyamarkan asal usul uang tersebut yaitu AM menukarkan black dollar dengan dollar dan euro. Pada tahap terakhir AM mengeluarkan dana dari bank tempatnya bekerja, menyetorkan uang milik bank kepada AS secara bertahap setelah ditukar dengan mata uang dollar dan euro. Dalam kasus tersebut yang menjadi tersangka utama adalah AS karena AS yang merencanakan dan menyuruh lakukan tindak pidana tersebut. Jika berdasar Teori Subyektif (de subyectieve deelnemings theorie) yaitu Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”, AM (41) turut serta dalam kasus tersebut, sedangkan IW, DZ (29), GH, CPR adalah membantu dalam kasus tersebut. Jika berdasar Teori Subyektif (de subyectieve deelnemings theorie) yaitu dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri, AM (41), IW, DZ (29), GH, CPR adalah membantu dalam kasus tersebut, dengan begitu yang membantu dalam kasus tersebut hukuman pidananya tidaklah sama.

Dalam kasus di atas yang terjadi pada Kamis, 21 Oktober 2010 masih memakai Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mulai berlaku pada 22 Oktober 2010. Dalam kasus ini polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 49 UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 3, Pasal 6 UU No 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang baru para para tersangka dijerat pasal 3, pasal 4, pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Pada kasus tersebut AS dikenakan pidana maksimal 15 tahun penjara, sedangkan AM, IW, DZ, GH, CPR tidak sama dengan AS. Berdasarkan pasal 57(1) KUHPidana yaitu Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Dalam hal ini pidana pokonya maksimal 15 tahun penjara, AM, IW, DZ, GH, CPR dikenakan pidana maksimal 10 tahun penjara.


...

Selasa, 12 Juni 2018

Dasar Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul "Pembentukan Dasar Berlakunya Hukum Adat", langsung saja ke intinya:
1. UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria atau UUPA yang diundangkan dalam LN No. 108 tanggal 24 September 1960

  • Undang-undang ini menurut Abdurrahman disebut undang-undang yang paling unik dalam menerapkan hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang khusus mengenai masalah pertanahan dengan Hukum Adat, hubungan yang unik ini berkenaan dengan terminology Hukum Adat. Mengadopsi pandangan soerjono soekanto bahwa adat itu di katakan sebagai “Hukum yang asli”. Namun, pengertian ini diartikan Hukum Adat dalam arti sempit dan tradisional;
  • Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan UUPA ini, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai landasan berlakunya Hukum Adat, pasal-pasal itu adalah :
    * Pasal 2 ayat (4) berkenaan dengan hak menguasai dari Negara;
    * Pasal 3 berisi tentang hak-hak masyarakat Hukum Adat;
    * Pasal 5 berisi tentang Hukum Adat sebagai dasar hukum agrarian, yaitu Hukum Adat yang telah di saneer, yaitu : i. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasionalisme Negara yang berasaskan persatuan bangsa, ii. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan nasionalisme Indonesia, iii. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, iv. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan unsur-hukum agama.
    * Pasal 22 berkenaan dengan terjadinya Hak milik menurut Hukum Adat;
    * Pasal 56 berkenaan dengan pembatasan hak-hak masyarakat Hukum Adat.
  • Berkaitan dengan itu, dasar hukum tentang hak ulayat masyarakat hukum adat yang sangat sensitive itu perlu kiranya dicatat bahwa hasil symposium “UUPA dan Kedudukan tanah adat dewasa ini” di Banjarmasin pada tahun 1977 yang menatakan bahwa kita harus berhati-hati sekali dan tidak cepat-cepat menetapkan tentang ada tidaknya hak ulayat itu;
  • Terhadap pasal 5 UUPA Muhammad Koesnoe berpandapat bahwa dengan adanya pasla ini, martabat dan derajat hukum adat menjadi berkurang ;
  • Pendirian yang sama juga disampaikan oleh Soenarjati Hartono yaitu sekalipun dalam konsiderans dan pasal 5 UUPA c.q Penjelasannya bahwa Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan Hukum Adat, namun jika UUPA di pelajari lebih mendalam, maka akan ternyata bahwa UUPA baik dalam Undang-undangnya maupun dalam peraturan pelaksanaannya justru menunjukkan penyimpangan-penyimpangan dari hukum adat;
  • Berdasarkan analisis itu Abdurrahman berpendapat bahwa UUPA yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat dualisme hukum.
2. Dasar Hukum Adat dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok kehutanan.
  • Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang bersifat mengekang atau mengurangi atau membatasi hak-hak masyarakat Hukum Adat atas hasil hutan;
  • Di dalam UU pokok Kehutanan ini yang paling merugikan masyarakat Hukum Adat adalah PP No. 21 tahun 1970 sebagai peraturan pelaksana UU No. 5 1967;
  • Pembatasan sebaimana dimaksudkan adalah terlihat dalam pasal 6 ayat (3) PP No. 21 1970 yaitu “demi keselamatan umum dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak-hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan”. Sebab hak-hak masyarakat Hukum Adat yang lahir dari penguasaan secara turun temurun justru dibekukan. Orang asing yang diberi izin oleh Negara justru diberi kekuasaan untuk mengeksploitasi hasil hutan.
3. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
  • Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ini dicari untuk melihat perkembangan apakah hingga sekarang pasal 131 I.S ini masih berlaku. Undang-undang tentang Kekuasaan kehakiman ini setelah pasal 131 Indische Staatregeling adalah UU No. 19 Tahun 1964 atau UUPKK dan diperbaharui lagi dengan UU No. 14 Tahun 1970;
  • Pasal 3 UU No. 19 tahun 1964 tidak menyebutkan tentang Hukum Adat. Namun jika ditelusuri dalam pasal 10 jo Pasal 17 ayat (2) dan juga di dalam penjelasannya ditemukan istilah ‘hukum tidak tertulis’;
  • Penjelasan umum yang menegaskan kembali UU Drt. No. 1 Tahun 1951 bahwa “Peradilan adalah Peradilan Negara. Dengan demikian tidak ada tempat bagi peradilan swapraja dan peradilan Adat. Apabila peradilan-peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin mereka akan dihapuskan seperti yang secara berangsur-angsur dilakukan.”
4. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  • Diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu UU Nasional yang lahir setelah Indonesia merdeka. UU ini dinilai sebagai suatu upaya pembaharuan hukum dibidang hukum perkawinan. Sebab UU ini dinilai sebagai UU yang paling peka didalam sistem hukum Indonesia;
  • Satu-satunya pasal yang secara tidak langsung dan sedikit membicarakan Hukum Adat adalah pasal 37 No. 1 tahun 1974. Pasal 37 mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini dikatakan bahwa Hukum Adat disebut sebagai hukum yang nantinya akan mengatur harta benda perkawinan, bilamana perkawinan itu bubar karena perceraian. Jadi, masih digunakan untuk menyelesaiakan kasus harta perkawinan jika terjadi perceraian walaupun masih sangat terbatas. Keterbatasan itu adalah bahwa Hukum Adat digunakan bila para pihak memerlukannya;
  • UU No. 1 tahun 1974 ini, sejak lahir telah menimbulkan banyak kontroversi, banyak tanggapan dan kritikan yang dilontarkan oelh berbagai penulis baik dalam dan luar negeri. J. Prins misalnya mengatakan bahwa UU ini menciptakan cukup banyak ketidakpastian (skeptis) atau membiarkan ketidakpastian itu berlangsung terus. Namun ada yang tidak skeptis seperti June & Ronald S. Katz yang mengemukakan kekagumannya atas keberhasilan UU ini. Karena menurut Katz bahwa telah hampir empat tahun setelah pengumumannya, dan dua tahun penerapannya, UU perkawinan yang baru telah berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia secara hebat-suatu hasil yang tidak diduga oleh ahli hukum Indonesia yang terkemuka;
  • Walaupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 didalam pasal 2 sudah memuat baik isi (material) maupun bentuk (formal), namun dalam kenyataan lebih banyak penekanannya pada aspek yang formal misalnya, ada penolakan terhadap kawin sirri. Oleh karena itu, Prins mengatakan bahwa UU No. 1 tahun 1974 hanya membatasi diri pada perumusan hukum publik;
  • Pada masa-masa sebelum UU ini dibuat, pluralisme hukum di Indonesia justru lebih memberikan rasa keasilan secara substantif, karena disamping hukum UU dan hukum agama yang mengatur perkawinan seseorang, Hukum Adat juga sangat berperan untuk dijadikan pedoman hidup atau arah berprilaku dalam kehidupan bermayarakat.
5. Undang-Undang No. 5 tahun 1979
  • UU ini berisi tentang Pemerintahan Desa, sungguh sangat memprhatinkan. UU ini merupakan kuburan massal bagi lembaga-lembaga adat, terutama tentang Desa. Keadaan ini untung segera terselamatkan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan peraturan pelaksananya yaitu PP. No. 76 Tahun 2000 tentang Desa, yang kemudian diperbaharui dan ditegaskan lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  • Seharusnya UU No. 5 Tahun 1979 ini dapat dijadikan dasar sekaligus melindungi Hukum Adat. Karena, ketika pembicaraan dan pembahasan tentang Desa, maka sec ara dengan sendirinya pembicaraan dan pembahasan tentang Desa sebagai lembaga tata pemerintahan adat sebagai intinya. Ternyata justru sebaliknya, lembaga Desa menurut Hukum Adat justru dihancurkan melalui ideology uniformisme hukum;
  • Unsur yang terpenting dalam Hukum Adat adalah tata kelola yaitu pemerintahannya. Desa atau dengan nama lain merupakan satu-satunya lembaga yang mengelola masyarakat adat menjadi sebuah masyarakat Hukum Adat;
  • Pasal 1 huruf a dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yeng mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menylenggarakan Rumah Tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini pada dasarnya justru menggeser kedudukan Desa yang semula sebagai lembaga Hukum Adat menjadi lembaga administratif pemerintahan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tanpa disadari secara langsung menggeser kedudukan Hukum Adat untuk diberikan kepada kedudukan hukum administrasi negara;
  • Setelah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 dengan PP. No. 76 Tahun 2000 dan diperbaharui UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP. No. 72 Tahun 2005, kedudukan Desa sebagai lembaga Hukum Adat, sedikit demi sedikit dipulihkan, walaupun tidak sepenuhnya, karena kedudukan Desa baik sebagai lembaga Hukum Adat maupun sebagai lembaga administrasi pemerintahan, tetap dipertahankan.
...

Pembentukan Dasar Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat

Berikut ini adalah runtutan perjalanan pembentukan dasar berlakunya hukum adat:
A. UUD Negara Republik Indonesia 1945
  • Dasar berlakunya hukum adat dalam UUD 1945 adalah pasal II Aturan Peralihan. Menurut pasal ini dikatakan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlangsung selama belum di adakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.";
  • Aturan lama yang terus berlaku dan diberlakukan adalah UUDS 1950. Oleh karena itu baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam UUDS 1950 tidak diberi undang-undang baru menurut UUD itu sebagai undang-undang organiknya, maka undang-undang yang dapat di jadikan dasar hukum berlakunya hukum adat adalah peraturan perundangan pada zaman Hindia Belanda yaitu Indesche Staatsregeling. Pasal 131 I.S berkaitan dengan golongan kebangsaan dan pasal 163 I.S berkaitan dengan hukum yang di kenakan kepadanya;
  • Pasal 163 I.S menyebut golongan penduduk Hindia Belanda yang di golongkan ke dalam masing-masing golongan hukum.
B. Pasal 131 I.S
  • Pasal 131 ayat (2) sub b Indesche Staatsregeling berisi ketentuan bahwa bagi golongan pribumi dan golongan timur asing berlaku 'adatrechts' mereka masing-masing yaitu bagi golongan timur asing lainnya adalah hukum 'kebiasaan' masing-masing;
  • Bagi golongan eropa (barat) berlaku hukum eropa;
  • Namun bila kepentingan mereka menghendaki, maka bagi pembuat odinantie atau pembuat Undangan-undangan yaitu Badan Legislatif Pusat/Gubernur Jendral bersama Volksraad, dapat menentukan: 1. Hukum Eropa, 2. Hukum Eropa yang telah diubah, 3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama, dan apabila kepentingan umum memerlukannya, berlaku, 4. Hukum baru, yaitu hukum hasil sintesa antara hukum adat dan hukum eropa. Menurut Van Vollenhoven disebut Fabtarie-Recht.
  • Terhadap pasal 131 ayat 2 sub b Indische Staatsregeling ini perlu dikemukakan dua hal yaitu pertama, ketentuan tersebut merupakan pasal kodifikasi yaitu suatu ketentuan yang memuat pemberian tugas, bukan ketentuan tentang pemberian tugas kepada Hakim. Kedua, selama redaksi pasal 131 ayat 2 sub b Indische Staatsregeling berlaku redaksi ini berlaku sejak 1 januari 1920 - 1 januari 1926;
  • Pegangan bagi hakim sebagi badan Yudisiel dalam penyelesaian sengketa perdata bagi golongan pribumi dapat dilihat dalam pasal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling;
  • perbedaan antara pasal 75 redaksi lama R.R 1854 dengan pasal 75 redaksi baru R.R 1854 (pasal 131 I.S), yaitu: 1. Pasal 75 redaksi lama R.R 1854 ditujukan kepada hakim, sedangkan Pasal 75 redaksi baru R.R 1854 (Pasal 131 I.S) ditujukan kepada Pembuat Ordonansi/ Undang-undang, 2. Pasal 75 redaksi lama R.R 1854 tidak memuat kemungkinan bagi Golongn Pribumi untuk menundukkan diri pada hukum baru, 3. Hukum adat tidak boleh diberlakukan apabila bertentangan dengan ’azas-azas keadilan’ lihat pasal 75 ayat (3) R.R Tahun 1854 redaksi lama dan apabila hukum adat tidak mampu menyelesaikan satu perkara, maka hakim dapat menggunakan hukum menurut ’azas-azas hukum eropa.’ Lihat Pasal 75 ayat (6) R.R 1854 redaksi lama;
  • Buku ini, sependapat dengan Utrech dkk. Sebagaimana disebutkan diatas. Karena Bab II yang memuat Pasal 131 dan 134 IS bertitelkan ”Gouvernementrechter” yang didalamnya juga mengatur tentang Landraad yaitu Pengadilan Negeri sekarang. Jadi, berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, tidak mengatur tentang kekuasaan Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven dkk.nya. Oleh karena itu, kewenangan untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan hukum adat, atau bahkan mungkin menghapuskan atau meniadakan hukum adat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakatnya, jika tidak diatur oleh UU, maka hakimlah yang berwenang untuk hal itu.
C. PASAL 134 I.S
  • Disamping Pasal 131, Indische Staatsregeling juga memuat pasal 134 yang berkaitan dengan dasar keberlakuan Hukum Adat;
  • Bab VII I.S yang memuat Pasal 131 dan Pasal 134 itu hanya berlaku bagi hakim yang dahulu disebut ”Gouvernementrechter” (Landraad) yaitu sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat bagi Peradilan Adat yaitu Inheemse Rechspraak yang berwenang sebagai peradilan bagi masyarakat atau Golongan Pribumi diatur didalam Pasal 3 Indie Stbl. 1932 No. 80 didaerah-daerah yang diberi nama ”Rechtstreeks Bestuurd atau Direct Gebied” yaitu daerah-daerah yang secara langsung diperintah oleh Pemerintah Hindia-Belanda;
  • Peradilan Adat yang disinggung di dalam Indie Stbl. 1932 No. 80 yang disebutkan di atas adalah peradilan adat yang terdapat di daerah-daerah di Luar Jawa dan Madura.
D. UU Drt. No. 1 Tahun 1951
  • UU Drt. No. 1 Tahun 1951 tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara Pengadilan Sipil” yang diundangkan dalam I.N No. 9 Tanggal 14 Januari 1951;
  • UU Drt. No. 1 Tahun 1951 yang menyangkut hukum adat selengkapnya berbunyi : “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara Pengadilan Sipil.” Pasal 1 ayat (2) UUDrt No. 1 Tahun 1951 I.N No. 9 mengatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan :
    a. Segala Pengadilan Swapraja (Zelfbestuurs-Rechtspraak) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Pengadilan Agama, jika peradilan itu menurut ‘Hukum Yang hidup ‘ merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja;
    b. Segala Pengadilan Adat (Inheemse Rechtspraak in Rechstreeks Bestuurd Gebied) kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut ‘Hukum Yang Hidup’ merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.
  • Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Drt No. 1 Tahun 1951, Dorpsrecht (Hakim Besar) tetap dipertahankan. 
  • Tentang Hukum pidana materiel, dalam UU Drt. No. 1 Tahun 1951 diatur didalam Pasal 5 ayat (3) sub b yang menyatakan bahwa : Untuk hukum perdata materiel dan ”untuk sementara waktupun” hukum pidana materiel yang sampai saat ini (tahun 1951) masih berlaku unuk masyarakat (kawula) Daerah Swapraja dan orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk masyarakat (kawula) itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan manurut ’Hukum yang hidup’ harus dianggap perbuatan pidana, akan tetap tiada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penajara dan/ atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantiannya dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum; dan
  • Bahwa, bilamana Hukum Adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa Hukum Adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti disebut diatas;
  • Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu;
  • Dalam UU Drt. No. 1 Tahun 1951 ini ada dua ketentuan yang berkenaan dengan Hukum Adat yang menimbulkan kesan seakan-akan Hukum Adat kurang mendapat tempat secara memadai dalam UU ini. Ketentuan pertama, mengenai penghapusan peradilan adat yang terlaksana secara keseluruhan pada Tahun 1970 melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan catatan bahwa eksistensi peradilan adat tersebut masih diakui sepanjang menurut ’hukum yang hidup’ merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan adat. Ketentuan kedua, yang merupakan dasar hukum bagi berlakunya ’hukum adat delik’ berisi pengakuan kontemporer terhadap eksistensi bidang hukum tersebut, sehingga besarlah kemungkinannya bahwa delik-delik adat akan tidak diakui sama sekali di masa yang akan datang;
  • Jadi pada intinya pada dasarnya pemerintah wajib menggali azas-azas hukum adat / agama yang berkanaan dengan hukum pidana adat, dengan tujuan menemukan hukum baru atau pemabaruan hukum nasional baik melalui penelitian (doktrin), atau melalui putusan hakim (yurisprudensi).
...