Kamis, 23 April 2020

Larangan Mudik 2020 Didasarkan Pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan


Mudik merupakan suatu tradisi tahunan masyarakat Indonesia pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia mudik adalah :
  • (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman): misal dari Palembang -- sampai ke Sakayu
  • pulang ke kampung halaman: seminggu menjelang Lebaran sudah banyak orang yang --
Pulang kampung sendiri mempunyai makna kembali ke kampung halaman. Menurut KBBI pulang kampung adalah :
  • kembali ke kampung halaman; mudik: dia -- kampung setelah tidak lagi bekerja di kota.
Kedua isltilah tersebut sebenarnya saling berkaitan, akan tetapi masing-maisng mempunyai makna umum untuk pulang kampung dan spesifik untuk mudik. Sebenarnya perdebatana mengenai makna tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Perlu diperhatikan adalah mengenai pencegahannya dan dampak dari pencegahan tersebut yang intinya melarang perpindahan dari orang zona merah untuk keluar dari zona merah tersebut ataupun melarang orang masuk ke zona merah tersebut.

Presiden Republik Indonesia beberapa hari yang lalu mengumumkan untuk melarang warga melakukan tradisi pulang kampung atau mudik, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona atau COVID-19 yang lebih luas lagi, yaitu dari zona merah ke kampung halaman.

Pemerintah Melalui Keppres beberapa hari lalu telah menetapkan Virus Corona (COVID-19) Ditetapkan sebagai Bencana Nasional Nonalam, hal itu didasarkan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang bisa menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah Pemerintah Pusat.

Mengenai mudik juga hal itu dikaitkan dengan pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat." sehingga dalam hal ini yang berwenang menetapkan batas-batas yang wilayah yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat atau zona merah adalah pemerintah pusat.

Pelaksanaan Karantina Wilayah disebutkan pada pasal 54 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2018 bahwa "Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina." Yang akan memberi batas wilayah dan penjagaan oleh kepolisian dan pejabat karantina kesehatan. Pada pasal 54 ayat (3) bahwa Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina, baik melalui Darat, Laut, maupun Udara. Penyelenggaraan karantina wilayah ditetapkan oleh Menteri seperti disebutkan pada pasal 49 ayat (3)

Untuk sanksi pidana disebutkan pada pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2018 bahwa "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peraturan Menteri tersebut telah ditetapkan pada 23 April 2020 sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.


Sumber :

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
  • Kemenhub Terbitkan Permenhub Pengendalian Transportasi Mudik Idul Fitri 1441 H, http://dephub.go.id/post/read/kemenhub-terbitkan-permenhub-pengendalian-transportasi-mudik-idul-fitri-1441-h, diakses pada 24 April 2020

Rabu, 22 April 2020

Virus Corona (COVID-19) Ditetapkan sebagai Bencana Nasional Nonalam


Penyebaran virus corona yang semakin meningkat jumlahnya yang mendekati angka hampir 10 ribu positif dan sudah 600 orang meninggal, menjadikan Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Pemerintah Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa:

  1. bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
  2. World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
  3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID l9) Sebagai Bencana Nasional.
Kemudian, mengingat bahwa:
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Lrndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47231);
  4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Presiden menetapkan bahwa:
Keputusan Presiden Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada 13 April 2020.

Sumber:
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Senin, 06 April 2020

Lockdown Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan


Lockdown adalah istilah yang sedang populer ditengah wabah virus corona (COVID-19) yang melanda berbagai negara di dunia. Wabah virus corona sendiri berawal dari Wuhan, Propinsi Hubei, China pada Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. COVID-19 masuk Indonesia pertama kali di bawa oleh Warga Negara Asing yang sedang berkunjung ke Depok kemudian menularkan ke Warga Depok dan Ibunya pada 14 Februari 2020. Kemudian Presiden pada tgl 3 Maret 2020 menlakukan jumpa pers dengan wartawan mengenai covid-19.

Lockdown sendiri banyak dilakukan oleh negara-negara yang terdampak dari covid-19 diantaranya China, Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Lebanon, Prancis, Belgia, Selandia Baru, dan Malaysia. Indonesia sampai saat ini masih mempertimbangkan untuk melakukan lockdown, karena hal ini akan berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Indonesia lebih menyarankan untuk social distancing yaitu membatasi kegiatan sosial dengan tujuan untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus corona. WHO sendiri menggunakan istilah physical distancing atau menjaga jarak fisik. Banyak perkantoran yang dan sekolah-sekolah meliburkan kegiatan dan menggantinya dengan bekerja atau belajar dirumah saja. #dirumahaja

Lockdown sendiri sebenarnya bukan istilah resmi di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lockdown dalam istilah resmi di Indonesia adalah Karantina Kesehatan. Karantina Kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada pasal tersebut menjelaskan tujuan dari dilakukannya Karantina kesehatan yaitu adanya upaya pencegahan yang berkaitan dengan penyakit atau risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan dimasyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juga terdapat istilah-istilah yang harus dipahami dalam karantina kesehatan yaitu:
  1. Karantina
  2. Isolasi
Dua istilah tersebut sering dipahami banyak orang sebagai Lockdown, padahal kedua istlah tersebut memiliki makna yang berbeda. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Pada pasal 1 ayat 6 tersebut dapat kita ketahui bahwa karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan orang atau barang yang status baik yang sudah terinfeksi maupun masih diduga. Sedangkan Isolasi berdasar pasal 1 ayat 7 yaitu pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Pasal 1 ayat 7 ini menjelaskan bahwa sudah jelas antara yang orang yang sakit dan orang yang sehat dilakukan pemisahan.

Lockdown sendiri mempunyai arti penutupan akses dari dalam maupun luar. Lockdown menjadi sebuah protokol darurat dan biasanya hanya dapat ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Kata ini juga bisa digunakan dalam arti melindungi orang di dalam fasilitas. Dalam kasus virus corona, negara yang terinfeksi virus corona mengunci akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas.1 Bentuk Lockdown menurut pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu :
  1. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
  2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
  3. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
  4. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
Penetapan dan Pencabutan Kedaduratan Kekarantinaan Kesehatan hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Sumber: 
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
  • Apa Itu Lockdown? Ini Tujuan dan Perbedaannya di Beberapa Negara, ruang guru, website:https://blog.ruangguru.com/apa-itu-lockdown diakses pada 6 April 2020

Jumat, 20 Maret 2020

Penerapan UU No. 4 Tahun 1984 berkaitan dengan Wabah Virus Corona atau Novel Coronavirus (COVID-19)


Wabah Novel Coronavirus (COVID-19) atau lebih dikenal dengan Virus Corona beberapa hari yang lalu telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi. Pendemi sendiri dikutip dari Wikipedia Indonesia  (dari bahasa Yunani πᾶν pan yang artinya semua dan δήμος demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14. 

“Corona bukan hanya krisis kesehatan saja, tetapi juga menyentuh setiap sektor. Jadi setiap sektor, setiap individu harus terlibat dalam perlawanan,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesun, Kamis (12/03/2020).

Indonesia telah mengatur Wabah Virus Corona di dalam Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pengertian Wabah pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa "Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka."
Data yang diperoleh dari situs www.covid19.go.id pertanggal 19 Maret 2020, Indonesia sudah Positif terjangkit Corona 309 orang, Sembuh 15 orang, Meninggal 25 orang. Berdasarkan Data tersebut dan penyataan pasal 1 huruf a tersebut Virus Corona sudah termasuk wabah penyakit menular.

novel coronavirus
sumber : www.covid19.go.id
Tahapan penetapan Virus Corona dikategorikan sebagai wabah berdasar Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1984 yaitu:
  1. Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. (Pasal 3)
  2. Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. (Pasal 4 ayat 1)
  3. Kemudian Pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan upaya penanggulangan
Upaya penanggulangan berdasar pasal 5 ayat 1 yaitu, Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  1. penyelidikan epidemiologis;
  2. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  3. pencegahan dan pengebalan;
  4. pemusnahan penyebab penyakit;
  5. penanganan jenazah akibat wabah;
  6. penyuluhan kepada masyarakat;
  7. upaya penanggulangan lainnya.
Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Himbauan untuk pembaca dan khususnya masyarakat Indonesia untuk tetap Berdo'a yang terbaik, Waspada jangan panik, selalu jaga kebersihan dan mencuci tangan untuk pencegahan, ikuti aturan-aturan pemerintah dalam menanggulangi wabah Virus korona.

Semoga bermanfaat dan Masyarakat bisa menerapkan hidup sehat.

Sumber:
  • www.covid19.go.id/
  • www.who.int/indonesia
  • id.wikipedia.org/wiki/Pandemi

Rabu, 18 Maret 2020

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)


Banyak orang tua mengeluhkan anaknya mengakses hal-hal yang berbahaya atau tidak pantas di Internet baik website ataupun Youtube, hal-hal tidak pantas ini baik terkait kekerasan dan pornografi. Banyak sekali Youtube yang menampilkan video / streming permainan online dengan backsound kata-kata yang tidak pantas, selain itu adanya konten tertentu yang menipu anak-anak agar melakukan suatu tindakan tertentu yang merugikan. Selain itu banyak juga website atau layanan online yang mengumpulan data penggunanya dengan tujuan untuk iklan. Hal itu tentu berbahaya bagi anak-anak yang belum paham benar ketika ada iklan yang akan menggoda si anak untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan.

Google merespon hal tersebut dengan memfilter atau membatasi akses tertentu pada layanannya dengan mengkategorikan apakah konten tersebut, adalah konten yang dibuat untuk anak-anak atau orang dewasa. Hal ini didasarkan dari peraturan Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) atau Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring (Online) Anak-anak yang dikeluarkan oleh Federal Trade Commision (FTC) atau dikenal dengan Komisi Perdagangan Amerika.

COPPA memberlakukan persyaratan tertentu pada operator situs web atau layanan online yang ditujukan untuk anak di bawah 13 tahun, dan pada operator situs web atau layanan online lainnya yang memiliki pengetahuan aktual bahwa mereka mengumpulkan informasi pribadi secara online dari seorang anak di bawah usia 13 tahun.

COPPA mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak tahun 1998, (15 USC 6501, dst., ) , Yang melarang tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan / atau pengungkapan informasi pribadi dari dan tentang anak-anak di Internet.

Berikut ini kutipan peraturan Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) atau Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring (Online) Anak-anak yang dikeluarkan oleh Federal Trade Commision (FTC):

§312.3 Regulation of unfair or deceptive acts or practices in connection with the collection, use, and/or disclosure of personal information from and about children on the Internet.
General requirements. It shall be unlawful for any operator of a Web site or online service directed to children, or any operator that has actual knowledge that it is collecting or maintaining personal information from a child, to collect personal information from a child in a manner that violates the regulations prescribed under this part. Generally, under this part, an operator must:
(a) Provide notice on the Web site or online service of what information it collects from children, how it uses such information, and its disclosure practices for such information (§312.4(b));
(b) Obtain verifiable parental consent prior to any collection, use, and/or disclosure of personal information from children (§312.5);
(c) Provide a reasonable means for a parent to review the personal information collected from a child and to refuse to permit its further use or maintenance (§312.6);
(d) Not condition a child's participation in a game, the offering of a prize, or another activity on the child disclosing more personal information than is reasonably necessary to participate in such activity (§312.7); and
(e) Establish and maintain reasonable procedures to protect the confidentiality, security, and integrity of personal information collected from children (§312.8).
Jika diterjemahkan :
 §312.3 Peraturan tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan / atau pengungkapan informasi pribadi dari dan tentang anak-anak di Internet.Persyaratan Umum. Adalah melanggar hukum bagi operator mana pun dari situs Web atau layanan online yang ditujukan kepada anak-anak, atau operator mana pun yang memiliki pengetahuan aktual bahwa ia mengumpulkan atau mengelola informasi pribadi dari seorang anak, untuk mengumpulkan informasi pribadi dari seorang anak dengan cara yang melanggar peraturan yang ditentukan di bawah bagian ini. Secara umum, di bawah bagian ini, operator harus:
(a) Memberikan pemberitahuan di situs Web atau layanan online tentang informasi apa yang dikumpulkannya dari anak-anak, bagaimana ia menggunakan informasi tersebut, dan praktik pengungkapannya untuk informasi tersebut (§312,4 (b));
(b) Dapatkan izin orang tua yang dapat diverifikasi sebelum pengumpulan, penggunaan, dan / atau pengungkapan informasi pribadi dari anak-anak (§312.5);
(c) Memberikan cara yang masuk akal bagi orang tua untuk meninjau informasi pribadi yang dikumpulkan dari seorang anak dan menolak untuk mengizinkan penggunaan atau pemeliharaan lebih lanjut (§312,6);
(D) Tidak mengkondisikan partisipasi anak dalam permainan, penawaran hadiah, atau aktivitas lain pada anak yang mengungkapkan lebih banyak informasi pribadi daripada yang diperlukan secara wajar untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (§312,7); dan
(e) Menetapkan dan memelihara prosedur yang wajar untuk melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas informasi pribadi yang dikumpulkan dari anak-anak (§312.8).
Untuk dipahami bagi pembuat konten atau content creator agar lebih bijaksana dalam membuat konten.

Semoga bermanfaat, terimakasih

Jumat, 21 Februari 2020

Pengertian Hak Asasi Manusia


Hak asasi manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadapmanusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tutunan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntunan moralini diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau“dilemahkan” (al-mustad’afin) dari tindakan dzalim dan semena – mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa.

Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti : hak hidup, hak berbicara dll.
Beberapa pengertian HAM:
  1. Hak – hak dasar/hakhak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak – hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hakkewajiban-kewajiban yang lain (Darji darmodiharjo, pakar hukum Indonesia)
  2. Hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab). (Padmo Wahjono, pakra hukum Indonesia)
  3. Hak sebagian Anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia,bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM)
  4. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 Tahun1999 Tentang HAM pasal 1 angka 1). Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001)
  5. Hak asazi bersifat umum (universal), karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama atuapun jenis kelamin. dasar dari hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita – citanya. (Miriam Budiardjo, 1994).
Jenis-Jenis HAM
Dari segi subjeknya dibedakan kedalam dua yaitu:
  1. Hak –hak asazi individu
  2. Hak –hak asasi kolektif/sosial
Menurut sri soemantri , dibedakan menjadi:
  1. Hak-hak asasi manusia klasik (de klassieke grondrechten)
  2. Hak-hak asasi manusia sosial

  • Dalam kepustakaan barat HAM di kenal dengan istilah Human Right, yang kemudian semakin berkembang disetiap negara. Magna charta menjadi benih lahirnya peradilan menurut hukum yaitu yang dikenal sebagai Due Process of law dan Fair trial.
  • Tahun 1946 perserikatan PBB membentuk komisi HAM yang hasilya diterima secara bulat dalam sidang PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai Universal declaration of human right

Kamis, 05 Desember 2019

Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain




B. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAIN
1. Hubungan Hukumk tataNegara dengan ilmu Negara
• Segi sifat
Intinya dari segi itu ilmu Negara menitik beratkan pada teorinya, sedangkan Hukum tata Negara adalah pelaksanaannya.
• Segi manfaat
Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang bersifat umum untuk Hukum tata Negara. Karenanya untuk mengerti Hukum tata Negara harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan secara umum tentang Ilmu Negara. Dengan demikian Ilmu Negara dapat memberkan dasar teoritis untuk Hukum tata Negara positif, da Hukum Tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.

2. Hukum tata Negara dengan ilmu politik
Hubungannya oleh Barrents diibaratkan dengan Hukum Tata Negara sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada disekitarnya. Apabila studi Hukum Tata Negara hanya tentang Hukum positifnya saja yang terjadi adalah  Tata Negara dalam tataran normatif  yang berbeda dengan praktik keTata Negaraan.



3. Hubungan Hukum tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Menurut Openheim Hukum Tata Negara digambarkan Negara dalam  keadaan tidak bergerak, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan Hukum yang mengikat badan-badan Negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam Hukum Tata Negara. Perumusan ini dimisalkan Negara di dalam keadaan bergerak

C. CARA PENDEKATAN DALAM HUKUM TATA NEGARA
1) Pendekatan yuridis formil,
pada asas-asas Hukum yang mendasari ketentuan peraturan .
contohnya : perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari UUD 45
2) Pendekatan filosofi,
Pada pandangan hidup bangsa. Contohnya: falsafah bangsa Indonesia adalah pancasila
3) Pendekatan sosiologis,
Pada kemasyarakatan khususnya politis artinya ketentuan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis.
4) Pendekatan historis,
pada sudut pandang sejarah . contohnya kronologis pembuatan

D.RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA
Persoalan/ masalah yang dibahas oleh Hukum Tata Negara.
1. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi adalah :
1. Bentuk Negara ( Kesatuan atau Federasi )
2. Bentuk Pemerintahan ( Kerajaan atau Republik )
3. Sistem Pemerintahan ( Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan ( Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara ( Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana ( peradilan, pemerintahan, perundangan)
7. Wilayah Negara ( darat, laut, udara)
8. Hubungan antara rakyat dengan Negara ( abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan ( hak politik, system perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/ penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
10. Dasar Negara ( arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pncasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat.
11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara ( Lagu Kebangsaan, Bahsa Nasional, Lambang, Bendera dan sebagainya )
2. Badan-badan Ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi Negara ( MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA,MK,KY) yaitu menyangkut masalah :
1. Cara pemnetukannya ( Pengangkatan, Pemilihan)
2. Susunan masing-masing badan ( Jumlahjenis anggota dan pembagian tugas )
3. Tugas dan wewenang masing-masing badan
4. Cara kerjanya masing-masing badan.
5. Perhubungan kekuasaan antara badan
6. Masa Jabatan
7. Badan-badan lain
3. Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat
1. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan.
3. Kekuatan politik dan pemilihan umum
4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan
5. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.
6. Pencerminan pendapat ( perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik, perbedaan pendapat didalam badan-badan ketatanegaraan)
7. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik ( koalisi, oposisis, kerjasama atas dasar kerukunan).
4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang berlaku, seperti :
1. Masa Penjajahan Belanda
Hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia Belanda, sistem sosial yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.
2. Masa penjajahan Jepang : Indonesia pada pendudukan tentara Jepang, susunan
organisasi kekuasaan Jepang, hubungan antara penduduk dengan organisasi kekuasaan Jepang, sistem sosisla dimasa pendudukan Jepang.
3. Masa 17 Agustus 945 sampai dengan 27 Desember 1949
Arti Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 seperti Revolusi Indonesia, struktur ketatanegaraan menurut UUD 45, pelaksanaan UUD 45 sampai dengan 27 Desember 1949, struktur sosial masyarakat dan kekuatan-kekuatan pendukung, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang berlaku. Hubungan Indonesia Belanda dan Negara-negara lain, pemerintahan darurat (pemerintahan geriliya dan campur tangan PBB, KMB).
4. Masa 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
- Struktur ketatanegaraan menurut konstitusi RIS
- Pelaksanaan hasil KMB, jaminan golongan kecil, wilayah sengketa Irian Barat, Perubahan Konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan
5. Masa 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
Struktur ketatanegaraan menurut UUDS 50, Sistem Pemerintahan menurut UUDS 50, Kehidupan politik yang berlaku, Konstituante dan pekerjaannya, Pemberontakan DI, PRRI Permesta, dan Gagasan Demokrasi Terpimpin.
6. Masa 5 Juli 1959 sampai dengan masa Orde Baru
Pegertian Dekrit
7. Masa Pemerintahan Soeharto ( Orde Baru, 1966-1998)
8. Masa Reformasi 1998 hingga sekarang
Arti Demokrasi