Jumat, 20 Maret 2020

Penerapan UU No. 4 Tahun 1984 berkaitan dengan Wabah Virus Corona atau Novel Coronavirus (COVID-19)


Wabah Novel Coronavirus (COVID-19) atau lebih dikenal dengan Virus Corona beberapa hari yang lalu telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi. Pendemi sendiri dikutip dari Wikipedia Indonesia  (dari bahasa Yunani πᾶν pan yang artinya semua dan δήμος demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14. 

“Corona bukan hanya krisis kesehatan saja, tetapi juga menyentuh setiap sektor. Jadi setiap sektor, setiap individu harus terlibat dalam perlawanan,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesun, Kamis (12/03/2020).

Indonesia telah mengatur Wabah Virus Corona di dalam Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pengertian Wabah pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa "Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka."
Data yang diperoleh dari situs www.covid19.go.id pertanggal 19 Maret 2020, Indonesia sudah Positif terjangkit Corona 309 orang, Sembuh 15 orang, Meninggal 25 orang. Berdasarkan Data tersebut dan penyataan pasal 1 huruf a tersebut Virus Corona sudah termasuk wabah penyakit menular.

novel coronavirus
sumber : www.covid19.go.id
Tahapan penetapan Virus Corona dikategorikan sebagai wabah berdasar Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1984 yaitu:
  1. Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. (Pasal 3)
  2. Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. (Pasal 4 ayat 1)
  3. Kemudian Pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan upaya penanggulangan
Upaya penanggulangan berdasar pasal 5 ayat 1 yaitu, Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  1. penyelidikan epidemiologis;
  2. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  3. pencegahan dan pengebalan;
  4. pemusnahan penyebab penyakit;
  5. penanganan jenazah akibat wabah;
  6. penyuluhan kepada masyarakat;
  7. upaya penanggulangan lainnya.
Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Himbauan untuk pembaca dan khususnya masyarakat Indonesia untuk tetap Berdo'a yang terbaik, Waspada jangan panik, selalu jaga kebersihan dan mencuci tangan untuk pencegahan, ikuti aturan-aturan pemerintah dalam menanggulangi wabah Virus korona.

Semoga bermanfaat dan Masyarakat bisa menerapkan hidup sehat.

Sumber:
  • www.covid19.go.id/
  • www.who.int/indonesia
  • id.wikipedia.org/wiki/Pandemi

Rabu, 18 Maret 2020

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)


Banyak orang tua mengeluhkan anaknya mengakses hal-hal yang berbahaya atau tidak pantas di Internet baik website ataupun Youtube, hal-hal tidak pantas ini baik terkait kekerasan dan pornografi. Banyak sekali Youtube yang menampilkan video / streming permainan online dengan backsound kata-kata yang tidak pantas, selain itu adanya konten tertentu yang menipu anak-anak agar melakukan suatu tindakan tertentu yang merugikan. Selain itu banyak juga website atau layanan online yang mengumpulan data penggunanya dengan tujuan untuk iklan. Hal itu tentu berbahaya bagi anak-anak yang belum paham benar ketika ada iklan yang akan menggoda si anak untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan.

Google merespon hal tersebut dengan memfilter atau membatasi akses tertentu pada layanannya dengan mengkategorikan apakah konten tersebut, adalah konten yang dibuat untuk anak-anak atau orang dewasa. Hal ini didasarkan dari peraturan Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) atau Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring (Online) Anak-anak yang dikeluarkan oleh Federal Trade Commision (FTC) atau dikenal dengan Komisi Perdagangan Amerika.

COPPA memberlakukan persyaratan tertentu pada operator situs web atau layanan online yang ditujukan untuk anak di bawah 13 tahun, dan pada operator situs web atau layanan online lainnya yang memiliki pengetahuan aktual bahwa mereka mengumpulkan informasi pribadi secara online dari seorang anak di bawah usia 13 tahun.

COPPA mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak tahun 1998, (15 USC 6501, dst., ) , Yang melarang tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan / atau pengungkapan informasi pribadi dari dan tentang anak-anak di Internet.

Berikut ini kutipan peraturan Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) atau Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring (Online) Anak-anak yang dikeluarkan oleh Federal Trade Commision (FTC):

§312.3 Regulation of unfair or deceptive acts or practices in connection with the collection, use, and/or disclosure of personal information from and about children on the Internet.
General requirements. It shall be unlawful for any operator of a Web site or online service directed to children, or any operator that has actual knowledge that it is collecting or maintaining personal information from a child, to collect personal information from a child in a manner that violates the regulations prescribed under this part. Generally, under this part, an operator must:
(a) Provide notice on the Web site or online service of what information it collects from children, how it uses such information, and its disclosure practices for such information (§312.4(b));
(b) Obtain verifiable parental consent prior to any collection, use, and/or disclosure of personal information from children (§312.5);
(c) Provide a reasonable means for a parent to review the personal information collected from a child and to refuse to permit its further use or maintenance (§312.6);
(d) Not condition a child's participation in a game, the offering of a prize, or another activity on the child disclosing more personal information than is reasonably necessary to participate in such activity (§312.7); and
(e) Establish and maintain reasonable procedures to protect the confidentiality, security, and integrity of personal information collected from children (§312.8).
Jika diterjemahkan :
 §312.3 Peraturan tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan / atau pengungkapan informasi pribadi dari dan tentang anak-anak di Internet.Persyaratan Umum. Adalah melanggar hukum bagi operator mana pun dari situs Web atau layanan online yang ditujukan kepada anak-anak, atau operator mana pun yang memiliki pengetahuan aktual bahwa ia mengumpulkan atau mengelola informasi pribadi dari seorang anak, untuk mengumpulkan informasi pribadi dari seorang anak dengan cara yang melanggar peraturan yang ditentukan di bawah bagian ini. Secara umum, di bawah bagian ini, operator harus:
(a) Memberikan pemberitahuan di situs Web atau layanan online tentang informasi apa yang dikumpulkannya dari anak-anak, bagaimana ia menggunakan informasi tersebut, dan praktik pengungkapannya untuk informasi tersebut (§312,4 (b));
(b) Dapatkan izin orang tua yang dapat diverifikasi sebelum pengumpulan, penggunaan, dan / atau pengungkapan informasi pribadi dari anak-anak (§312.5);
(c) Memberikan cara yang masuk akal bagi orang tua untuk meninjau informasi pribadi yang dikumpulkan dari seorang anak dan menolak untuk mengizinkan penggunaan atau pemeliharaan lebih lanjut (§312,6);
(D) Tidak mengkondisikan partisipasi anak dalam permainan, penawaran hadiah, atau aktivitas lain pada anak yang mengungkapkan lebih banyak informasi pribadi daripada yang diperlukan secara wajar untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (§312,7); dan
(e) Menetapkan dan memelihara prosedur yang wajar untuk melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas informasi pribadi yang dikumpulkan dari anak-anak (§312.8).
Untuk dipahami bagi pembuat konten atau content creator agar lebih bijaksana dalam membuat konten.

Semoga bermanfaat, terimakasih

Jumat, 21 Februari 2020

Pengertian Hak Asasi Manusia


Hak asasi manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadapmanusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tutunan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntunan moralini diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau“dilemahkan” (al-mustad’afin) dari tindakan dzalim dan semena – mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa.

Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti : hak hidup, hak berbicara dll.
Beberapa pengertian HAM:
  1. Hak – hak dasar/hakhak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak – hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hakkewajiban-kewajiban yang lain (Darji darmodiharjo, pakar hukum Indonesia)
  2. Hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab). (Padmo Wahjono, pakra hukum Indonesia)
  3. Hak sebagian Anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia,bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM)
  4. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 Tahun1999 Tentang HAM pasal 1 angka 1). Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001)
  5. Hak asazi bersifat umum (universal), karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama atuapun jenis kelamin. dasar dari hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita – citanya. (Miriam Budiardjo, 1994).
Jenis-Jenis HAM
Dari segi subjeknya dibedakan kedalam dua yaitu:
  1. Hak –hak asazi individu
  2. Hak –hak asasi kolektif/sosial
Menurut sri soemantri , dibedakan menjadi:
  1. Hak-hak asasi manusia klasik (de klassieke grondrechten)
  2. Hak-hak asasi manusia sosial

  • Dalam kepustakaan barat HAM di kenal dengan istilah Human Right, yang kemudian semakin berkembang disetiap negara. Magna charta menjadi benih lahirnya peradilan menurut hukum yaitu yang dikenal sebagai Due Process of law dan Fair trial.
  • Tahun 1946 perserikatan PBB membentuk komisi HAM yang hasilya diterima secara bulat dalam sidang PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai Universal declaration of human right

Kamis, 05 Desember 2019

Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain




B. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAIN
1. Hubungan Hukumk tataNegara dengan ilmu Negara
• Segi sifat
Intinya dari segi itu ilmu Negara menitik beratkan pada teorinya, sedangkan Hukum tata Negara adalah pelaksanaannya.
• Segi manfaat
Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang bersifat umum untuk Hukum tata Negara. Karenanya untuk mengerti Hukum tata Negara harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan secara umum tentang Ilmu Negara. Dengan demikian Ilmu Negara dapat memberkan dasar teoritis untuk Hukum tata Negara positif, da Hukum Tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.

2. Hukum tata Negara dengan ilmu politik
Hubungannya oleh Barrents diibaratkan dengan Hukum Tata Negara sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada disekitarnya. Apabila studi Hukum Tata Negara hanya tentang Hukum positifnya saja yang terjadi adalah  Tata Negara dalam tataran normatif  yang berbeda dengan praktik keTata Negaraan.



3. Hubungan Hukum tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Menurut Openheim Hukum Tata Negara digambarkan Negara dalam  keadaan tidak bergerak, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan Hukum yang mengikat badan-badan Negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam Hukum Tata Negara. Perumusan ini dimisalkan Negara di dalam keadaan bergerak

C. CARA PENDEKATAN DALAM HUKUM TATA NEGARA
1) Pendekatan yuridis formil,
pada asas-asas Hukum yang mendasari ketentuan peraturan .
contohnya : perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari UUD 45
2) Pendekatan filosofi,
Pada pandangan hidup bangsa. Contohnya: falsafah bangsa Indonesia adalah pancasila
3) Pendekatan sosiologis,
Pada kemasyarakatan khususnya politis artinya ketentuan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis.
4) Pendekatan historis,
pada sudut pandang sejarah . contohnya kronologis pembuatan

D.RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA
Persoalan/ masalah yang dibahas oleh Hukum Tata Negara.
1. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi adalah :
1. Bentuk Negara ( Kesatuan atau Federasi )
2. Bentuk Pemerintahan ( Kerajaan atau Republik )
3. Sistem Pemerintahan ( Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan ( Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara ( Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana ( peradilan, pemerintahan, perundangan)
7. Wilayah Negara ( darat, laut, udara)
8. Hubungan antara rakyat dengan Negara ( abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan ( hak politik, system perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/ penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
10. Dasar Negara ( arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pncasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat.
11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara ( Lagu Kebangsaan, Bahsa Nasional, Lambang, Bendera dan sebagainya )
2. Badan-badan Ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi Negara ( MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA,MK,KY) yaitu menyangkut masalah :
1. Cara pemnetukannya ( Pengangkatan, Pemilihan)
2. Susunan masing-masing badan ( Jumlahjenis anggota dan pembagian tugas )
3. Tugas dan wewenang masing-masing badan
4. Cara kerjanya masing-masing badan.
5. Perhubungan kekuasaan antara badan
6. Masa Jabatan
7. Badan-badan lain
3. Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat
1. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan.
3. Kekuatan politik dan pemilihan umum
4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan
5. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.
6. Pencerminan pendapat ( perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik, perbedaan pendapat didalam badan-badan ketatanegaraan)
7. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik ( koalisi, oposisis, kerjasama atas dasar kerukunan).
4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang berlaku, seperti :
1. Masa Penjajahan Belanda
Hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia Belanda, sistem sosial yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.
2. Masa penjajahan Jepang : Indonesia pada pendudukan tentara Jepang, susunan
organisasi kekuasaan Jepang, hubungan antara penduduk dengan organisasi kekuasaan Jepang, sistem sosisla dimasa pendudukan Jepang.
3. Masa 17 Agustus 945 sampai dengan 27 Desember 1949
Arti Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 seperti Revolusi Indonesia, struktur ketatanegaraan menurut UUD 45, pelaksanaan UUD 45 sampai dengan 27 Desember 1949, struktur sosial masyarakat dan kekuatan-kekuatan pendukung, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang berlaku. Hubungan Indonesia Belanda dan Negara-negara lain, pemerintahan darurat (pemerintahan geriliya dan campur tangan PBB, KMB).
4. Masa 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
- Struktur ketatanegaraan menurut konstitusi RIS
- Pelaksanaan hasil KMB, jaminan golongan kecil, wilayah sengketa Irian Barat, Perubahan Konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan
5. Masa 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
Struktur ketatanegaraan menurut UUDS 50, Sistem Pemerintahan menurut UUDS 50, Kehidupan politik yang berlaku, Konstituante dan pekerjaannya, Pemberontakan DI, PRRI Permesta, dan Gagasan Demokrasi Terpimpin.
6. Masa 5 Juli 1959 sampai dengan masa Orde Baru
Pegertian Dekrit
7. Masa Pemerintahan Soeharto ( Orde Baru, 1966-1998)
8. Masa Reformasi 1998 hingga sekarang
Arti Demokrasi

Rabu, 30 Januari 2019

Sengketa Industrial yang Diselesaikan Melalui Lembaga Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC)


Segi hukum perdata internasional yang terdapat dalam kasus Pihak Astro melawan PT APM, PT DV, PT First Media Tbk. dilihat dari titik pertalian primer yang bersangkutan, yaitu status personal badan hukum, pilihan forum dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta tempat  tujuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagai titik pertalian sekunder.

Status personal badan hukum adalah salah satu titik pertalian primer yang memperlihatkan apakah suatu perkara merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional atau bukan. Mengingat bahwa kita sedang membahas Hukum Perdata Internasional Indonesia, maka peraturan yang digunakan untuk menjawab persoalan status personal badan hukum, apakah benar ada unsur badan hukum asing dalam kasus adalah peraturan Indonesia.

  1. UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  2. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara  Republik  Indonesia  yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 17 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah   kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.
  3. Dilihat dari Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia, Pasal 7 menyatakan bahwa badan hukum tunduk kepada hukum dari negara dimana badan-badan hukum itu didirikan. Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya di dalam wilayah Indonesia, maka akan berlakulah hukum Indonesia.

Berdasarkan peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek hukum di Indonesia, mengakui  penggabungan dari prinsip inkorporasi dan prinsip kedudukan manajemen yang efektif. Badan hukum dikatakan badan hukum Indonesia, jika didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan melaksanakan kegiatan   utamanya di Indonesia.   Berdasarkan   penafsiran   argumentatus   a contrario , maka badan hukum asing adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan hukum asing dan menjalankan pusat kegiatannya di tempat di luar wilayah Indonesia.

Pada bagian identitas para pihak (selain dari  yang berstatus hukum Indonesia) yang terkait dalam perjanjian, maupun proses beracara pada SIAC dan Pengadilan Indonesia, disebutkan bahwa para pihak adalah sebagai berikut;
  1. Astro Nusantara International B.V.,  Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda;
  2. Astro Nusantara Holdings B.V., Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda;
  3. Astro Multimedia Corporation N.V., Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda;
  4. Astro Multimedia N.V., Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda;
  5. Astro Overseas Limited, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bermuda;
  6. Astro All Asia Networks plc, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Inggris;
  7. Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Malaysia;
  8. All Asia Multimedia Networks Fz-Llc, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Uni Emirates Arab.
Jelaslah bahwa badan-badan hukum tersebut tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan melaksanakan pusat kegiatannya di Indonesia, sehingga berdasarkan Hukum Indonesia, badan-badan hukum di atas berstatus badan hukum asing.

Putusan arbitrase yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia adalah Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL). Putusan ini dikeluarkan oleh lembaga arbitrase SIAC yang berkedudukan di Singapura.

Ketika para pihak memilih SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa berdasar Pasal 17.4 SSA, maka ada beberapa hukum yang berlaku, yaitu:
  1. Hukum Singapura sebagai lex arbitri
    Singapura memiliki dua undang-undang arbitrase, satu yang berlaku untuk arbitrase domestik dan satu lagi untuk arbitrase internasional. Bagi arbitrase nasional Singapura berlaku Arbitration Act , dan bagi arbitrase internasional berlaku International Arbitration Act (untuk selanjutnya disebut IAA).
  2. SIAC Rules tahun 2007  sebagai procedural law
    Berdasarkan Pasal 17.4 SSA, para pihak  memilih  SIAC  sebagai institusi arbitrase serta menyatakan bahwa SIAC Rules akan berlaku dalam proses arbitrase. Sesuai dengan asas pacta  sunt  servanda, maka  majelis arbitrase dalam menjalankan proses arbitrase tunduk pada SIAC Rules tahun 2007.
  3. Hukum Singapura sebagai substantive law
  4. Pasal 18.5 SSA berbunyi, “This Agreement shall be governed by and construed in accordance  with  the  laws  of  the  Republic  of  Singapore.”
  5. (Terjemahan   bebas   :   “Perjanjian   ini   dijalankan   berdasarkan  Hukum Singapura”). Sesuai dengan asas pacta sunt servanda, maka majelis arbitrase ketika memeriksa sengketa antara para pihak yang timbul berdasarkan SSA, memperlakukan hukum Singapura.
Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC yang tunduk pada Hukum Singapura ini kemudian dimintakan pelaksanaannya di Indonesia melalui Konvensi New York 1958 sebagai putusan arbitrase asing. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Konvensi New  York,  forum  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk menilai apakah Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC dapat dilaksanakan di Indonesia, adalah forum Indonesia. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagai titik pertalian primer dapat dilihat ketika  Pihak  Astro mengajukan  permohonan pelaksanaan Putusan Provisi  Arbitrase  Internasional SIAC, yang mengandung anasir asing, yaitu Hukum Singapura, di Indonesia.

Sabtu, 15 Desember 2018

#2019GantiPresiden Secara Konstitusional


Tagar #2019GantiPresiden begitu ramai di twitter sampai-sampai ada yang buat kaos. #2019GantiPresiden sebenarnya bukanlah untuk maksud mendukung salah satu pasangan calon atau pihak tertentu. #2019GantiPresiden merupakan suatu istilah untuk menggambarkan pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pemilu dilakukan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. profesional;
i. akuntabel;
j. efektif; dan
k. efisien.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan ralcyaf yaitu bahwa ralryat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam sahr pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masingmasing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan umum Presiden berikutnya akan dilakukan pada tahun 2019, merupakan momen yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Secara konstitusional Ganti Presiden diatur Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Pada pemilu kali ini ada dua pasangan calon presiden yaitu Pasangan nomor urut 1 Jokowidodo dan KH. Ma'ruf Amin, kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Sumber : Wikipedia Indonesia
Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2019 adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 1 nomor 1 disebutkan pengertian Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jdur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini yang menjadi penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Jadi, makna #2019GantiPresiden secara konstitusional adalah pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih kembali, bukan tidak dipilih lagi. Setiap rakyat Indonesia berhak memilih siapa saja pilihan mereka, dan hal itu dijamin oleh undang-undang.

Sabtu, 01 Desember 2018

Hukum Acara Pidana (Rangkuman Materi Bagian 2)


**PRAPERADILAN
Menurut pasal 1 huruf 10 KUHAP
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 22 KUHAP)

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 23 KUHAP)

*UPAYA HUKUM
Upaya hukum yg dapat dilakukan tersangka atau keluarga atas adanya suatu kekeliruan dalam hal penagkapan,penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

* di eropa,meliputi sahnya/tidaknya penyitaan,penggeldahan badan,penggeledahan rumah, ada hakim yg ditunjuk secara khusus menangani pra peradilan yg disebut hakim komisaris.

*SURAT DAKWAAN

Yang dimaksud denga Surat dakwaan, surat yg memuat rumusan tindak pidana kepada terdakwa yg disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan & merupakan dasar serta landsan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.


* SURAT DAKWAAN MERUPAKAN KESIMPULAN DARI SUATU KASUS PIDANA.
Surat dakwaan muncul apabila hasil penyidikan telah sempurna & selesai & siap dihadapkan di muka sidang pengadilan.

*BLUE COLLAR CRIME : Pencuri , pembunuh (konvensional)
*WHITE COLLAR CRIME : korupsi(status & sosial tinggi).

*SURAT DAKWAAN BIASA/TUNGGAL
Surat dakwaan yg hanya berisi 1 saja dakwaan,umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai di tindak pidana yg jelas serta tidak mengandung penyertaan(pasal 55-56)
Pelaku sudah jelas & mengaku & dibuat dalam kasus" pidana yg sedrhana.

*SURAT DAKWAAN KUMULATIF
: surat dakwaan yg disusun terhadap terdakwa yg telah melakukan lebih dari satu perbuatan delik sekaligus.

*TEORI SAMENLOOF : menggabungkan / obsorbsi hukuman yg dituntut kemudian dipilih,hukuman mana yg paling berat.

Kebalikannya.
*TEORI KUMULATIF : menambahkan semua jumlah hukuman.

*SURAT DAKWAAN ALTERNATIF
: dakwaan satu, dakwaan dua (II)
Biasa dibuat dalam 2 hal :

  1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yg satu ataukah yg lain akan terbukti nanti dipersidangan.(Suatu perbuatan,pencurian ataukah penadahan).
  2. Jika penuntut. Umum ragu,peraturan hukum mana yg akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan,yg menurut pertimbangannya telah nyata.

*SURAT DAKWAAN SUBSIDER.
: surat dakwaan yg disusun secara berlapis yg mana agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer,dan jika tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsider.

*PENAHANAN
: Adanya suatu dugaan tindak pidana yg dilakukan sesorang dimana terhadap org tersebut dapat dilakukan pengekangan hak2nya untuk / smntara waktu guna untuk /kepentingan pemeriksaan/bisa di tingkat penyidikan,penuntuttan,pengadilan).

*HIR : Penahanan di rumah negara
*KUHAP : Rutan (rumah tahanan Negara)

  • penahanan/tahanan kota > tidak boleh keluar kota.(Hukuman 1/5,,mis: dihukum 5hr tapi di kompensasi 1 hari.)
  • tahanan rumah : tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah.(Hukuman 2/3,misalnya ditahan 3 hari dikompensasi 1 hari di penjara).

*Ditahan dirumah sakit(RS) dinamakan "pembantaran".


*SIAPAKAH YG DAPAT MELAKUKAN PENAHANAN*
A. dalam HIR : Jaksa & jaksa pembantu.
B. pejabat yg dapat melakukan : - penyidik (polri)
- penuntut umum (jaksa)
- Hakim . (KUHAP)

**JANGKA WAKTU
*Penyidik dalam Melakukan penahanan tidak boleh lebih dari 20 hari,jika ditemukan bukti awal jika tidak belum menemukan bukti dalam 20 hari diperpanjang 40 hari kepada kejaksaan (jatah jaksa),apabila belum ditemukan tersangka dapat di lepaskan.

*Penuntut umum harus bisa mempersiapkan dakwaan selama 20 hari bisa diperpanjang ke pengadilan negri selama 30 hari.

*Hakim : harus tuntas pemeriksaan selama 30 hari ditambah 60 hari oleh ketua pengadilan tinggi.

*Kasasi : 50 hari diperpanjang 60 tahun. (Kalo lebih dari 400 hari belum ditemukan bukti tetap dilakukan penahanan).

*Kecuali dalam tindak pidana khusus
-korupsi diperiksa selama 6 bulan.


*APA ALASAN DILAKUKAN PENAHANAN*

*HIR ada 2 alasan

  • takut tersangka melarikan diri
  • ketertiban umum


*KUHAP

  • takut tersangka melarikan diri
  • takut tersangka menghilangkan barang bukti.
  • takut tersangka mengulangi perbuatannya
  • domisili si tersangka tidak jelas

- penahanan wajib ditahan bila hukuman diatas 5 tahun.
Tetapi ada pengecualian : (282,292,33d,351(1),353(1)).


*SYARAT" PENANGGUHAN PENAHANAN*

  1. Adanya permintaan tersangka/terdakwa
  2. Permintaan disetujui oleh instansi yg menahan atau yg bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat & dijamin yg ditetapkan.
  3. Adanya persetujuan dari tahanan untuk patuh pada syarat yg ditetapkan serta memenuhi jaminan yg ditentukan.


#diatur dalam keputusan menteri Kehakiman No.M,14-PW.07.03/1983 poin 8 a menyebutkan dalam hal permintaan menagguhkan penahanan yg dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yg berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka beserta syarat"nya.

*SYARAT*
1. Pejabat yg bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan.

  • uang disetorkan / disimpan di kepanitraan negeri setempat.
  • penyetoran dilakukan sendiri oleh pemohon / penasehat hukum/ keluarganya.
  • bukti setoran dibuat rangkap 3 : panitera (arsip pengadilan). Si penyetor,dikirimkan kepada pejabat yg menahan.

Dengan dasar bukti setoran,Maka pejabat yg menahan membuat surat perintah untuk menangguhkan penahanan.