Selasa, 26 Juni 2018

Analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen
sumber: mediakonsumen.com

Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif dalam UU dikaitkan dengan perturan perundang-undangan lainnya:

No.
Pasal
Analisis
1
Pasal 1 angka 2  UUPK
Pada pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai pengertian konsumen dimana konsumen disini diistilahkan sebagai pihak “pemakai”.  Akan tetapi sesungguhnya penggunaan istilah pemakai kurang tepat untuk konsumen. Ketentuan yang menyatakan  “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat’, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum , atau paling tidak ditentukan dalam  penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut
Dari sudut pandang yang lain, jika kita hanya berpegangan  pada rumusan pengertian konsumen dalam UUPK, kemudian dikaitkan dengan Pasal 45 yang  mengatur  tentang  gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga, orang lain,dan makhluk hidup lain, tidak dapat menuntut ganti kerugian karena mereka tidak termasuk  konsumen, tetapi  kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian.   
2
Bab X (Pasal 45 s/d Pasal 48) dan Bab XI (Pasal 49 s/d 58) UUPK.
Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen  menurut UUPK telah diatur secara limitatif dalam Pasal 23,dan ditindaklanjuti dalam Bab  X (Pasal 45 s/d Pasal 48) dan Bab XI (Pasal 49 s/d 58) UUPK. Pasal 23 UUPK menyatakan “ pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UUPK menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara damai tanpa melalui pengadilan maupun lembaga BPSK. Di sisi lain penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sebenarnya harus dilihat  dalam kerangka UU No. 8 Tahun 1999, yakni penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang terkait dengan tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh BPSK. Sedangkan bila kita mengarah pada Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa berdasarkan sukarela para pihak dan Pasal 45 ayat (1) UUPK penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi wewenang dari peradilan umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi  wewenang lembaga yang bertugas  menyelesaikan sengketa konsumen. Sesuai dengan bunyi Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, penjatuhan ganti rugi berdasarkan sanksi administrasi tidak dapat dibebankan kepada pelaku usaha jika penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara konsilliasi atau mediasi, kecuali untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara arbitrase.
3
Pasal 46 UUPK
UUPK menyediakan 4 cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan , yaitu gugatan yang oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan (secara individual) gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dengan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d ini diajukan ke peradilan umum. Penyelesaian sengketa kelompok ini tidak hanya dijumpai pada UUPK saja namun juga ada  pada UUPLH(Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup) menggunakan istilah gugatan perwakilan. Penerapan prosedur gugatan perwakilan kelompok di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam 5 bidang hukum telah memungkinkan untuk diberlakukannya gugatan secara perwakilan kelompok, apakah dengan PERMA 1 Tahun 2002, substansi lain seperti bursa efek, anti trust¸atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian masal dapat diajukan secara perwakilan kelompok. PERMA No.1 Tahun 2002 hanya mengatur tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok tanpa menyebutkan substansi perkara boleh diajukan dengan tata cara gugatan perwakilan kelompok. Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2002 meskipun menerapkan persyaratan yang lebih sederhana, namun PERMA sesuai dengan keterbatasan kewenangannya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga tidak memberi penjelasan bagaimana mekanisme proses pemeriksaan gugatan kelompok.
4
Pasal 19 UUPK
Dalam UUPK Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab perdata dari pelaku usaha terhadap konsumennya. Menurut pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha ialah  bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan/ diperdagangkan. Dalam praktik penanganan perkara, pada umumnya tidak mudah  menetapkan kualifikasi gugatan, meskipun secara teoritis setidaknya kualifikasi gugatan dibedakan menjadi 3, yaitu wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum penguasa. Proses pengajuan tuntutan oleh konsumen, sesuai bunyi Pasal 23 UUPK menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan masyarakat. Dalam melakukan penafsiran Pasal 23 UUPK tidak boleh dilepaskan dari Pasal 45 UUPK dan juga sebaliknya. Menurut HIR/RBg, gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan tergugat sehingga ketentuan Pasal 23 UUPK  juncto Pasal 45 UUPK merupakan lex specialis terhadap HIR/RBg.
5
Pasal 52 dan Pasal 59 UUPK
Pasal 59 UUPK memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat PPNS di lingkungan instansi pemerintahyang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen, dan memiliki korelasi yang kuat dengan tugas dan kewenangan BPSK. Artinya wewenang penyidik PPNS, hanya didasarkan atas adanyalaporan lembaga BPSK yang berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Pada Pasal 52 UUPK dijelaskan adanya mata rantai panjang sebelum laporan itu ditanggapi, dan dalam praktiknya sulit diterapkan karena pihak penyidik menolak sebab belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Dalam era globalisasi ekonomi dan keterbukaan pasar saat ini kebutuhan perlindungan konsumen tersebut merupakan suatu condition sine qua non.
6
Pasal 23 UUPK
Dalam pasal 23 UU Perlindungan Konsumen “.....dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Proses pengajuan tuntutan oleh konsumen, sesuai bunyi Pasal 23 UUPK menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan masyarakat. Dalam pasal 23 UU Perlindungan Konsumen gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tempat Kedudukan Konsumen, sedangkan dalam pasal 118 HIR dalam ayat 1 dan 2 gugatan diajukan kepada tergugat, sedangkan tergugat sendiri belum tentu konsumen bisa juga pelaku usaha.
7
Pasal 18 UUPK
Dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata, dalam hal ini Pasal 18 UUPK membatasi para pihak dalam melakukan kontrak perjanjian, baik ko



2 komentar


EmoticonEmoticon

...