Selasa, 12 Juni 2018

Dasar Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul "Pembentukan Dasar Berlakunya Hukum Adat", langsung saja ke intinya:
1. UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria atau UUPA yang diundangkan dalam LN No. 108 tanggal 24 September 1960

  • Undang-undang ini menurut Abdurrahman disebut undang-undang yang paling unik dalam menerapkan hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang khusus mengenai masalah pertanahan dengan Hukum Adat, hubungan yang unik ini berkenaan dengan terminology Hukum Adat. Mengadopsi pandangan soerjono soekanto bahwa adat itu di katakan sebagai “Hukum yang asli”. Namun, pengertian ini diartikan Hukum Adat dalam arti sempit dan tradisional;
  • Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan UUPA ini, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai landasan berlakunya Hukum Adat, pasal-pasal itu adalah :
    * Pasal 2 ayat (4) berkenaan dengan hak menguasai dari Negara;
    * Pasal 3 berisi tentang hak-hak masyarakat Hukum Adat;
    * Pasal 5 berisi tentang Hukum Adat sebagai dasar hukum agrarian, yaitu Hukum Adat yang telah di saneer, yaitu : i. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasionalisme Negara yang berasaskan persatuan bangsa, ii. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan nasionalisme Indonesia, iii. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, iv. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan unsur-hukum agama.
    * Pasal 22 berkenaan dengan terjadinya Hak milik menurut Hukum Adat;
    * Pasal 56 berkenaan dengan pembatasan hak-hak masyarakat Hukum Adat.
  • Berkaitan dengan itu, dasar hukum tentang hak ulayat masyarakat hukum adat yang sangat sensitive itu perlu kiranya dicatat bahwa hasil symposium “UUPA dan Kedudukan tanah adat dewasa ini” di Banjarmasin pada tahun 1977 yang menatakan bahwa kita harus berhati-hati sekali dan tidak cepat-cepat menetapkan tentang ada tidaknya hak ulayat itu;
  • Terhadap pasal 5 UUPA Muhammad Koesnoe berpandapat bahwa dengan adanya pasla ini, martabat dan derajat hukum adat menjadi berkurang ;
  • Pendirian yang sama juga disampaikan oleh Soenarjati Hartono yaitu sekalipun dalam konsiderans dan pasal 5 UUPA c.q Penjelasannya bahwa Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan Hukum Adat, namun jika UUPA di pelajari lebih mendalam, maka akan ternyata bahwa UUPA baik dalam Undang-undangnya maupun dalam peraturan pelaksanaannya justru menunjukkan penyimpangan-penyimpangan dari hukum adat;
  • Berdasarkan analisis itu Abdurrahman berpendapat bahwa UUPA yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat dualisme hukum.
2. Dasar Hukum Adat dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok kehutanan.
  • Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang bersifat mengekang atau mengurangi atau membatasi hak-hak masyarakat Hukum Adat atas hasil hutan;
  • Di dalam UU pokok Kehutanan ini yang paling merugikan masyarakat Hukum Adat adalah PP No. 21 tahun 1970 sebagai peraturan pelaksana UU No. 5 1967;
  • Pembatasan sebaimana dimaksudkan adalah terlihat dalam pasal 6 ayat (3) PP No. 21 1970 yaitu “demi keselamatan umum dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak-hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan”. Sebab hak-hak masyarakat Hukum Adat yang lahir dari penguasaan secara turun temurun justru dibekukan. Orang asing yang diberi izin oleh Negara justru diberi kekuasaan untuk mengeksploitasi hasil hutan.
3. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
  • Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ini dicari untuk melihat perkembangan apakah hingga sekarang pasal 131 I.S ini masih berlaku. Undang-undang tentang Kekuasaan kehakiman ini setelah pasal 131 Indische Staatregeling adalah UU No. 19 Tahun 1964 atau UUPKK dan diperbaharui lagi dengan UU No. 14 Tahun 1970;
  • Pasal 3 UU No. 19 tahun 1964 tidak menyebutkan tentang Hukum Adat. Namun jika ditelusuri dalam pasal 10 jo Pasal 17 ayat (2) dan juga di dalam penjelasannya ditemukan istilah ‘hukum tidak tertulis’;
  • Penjelasan umum yang menegaskan kembali UU Drt. No. 1 Tahun 1951 bahwa “Peradilan adalah Peradilan Negara. Dengan demikian tidak ada tempat bagi peradilan swapraja dan peradilan Adat. Apabila peradilan-peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin mereka akan dihapuskan seperti yang secara berangsur-angsur dilakukan.”
4. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  • Diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu UU Nasional yang lahir setelah Indonesia merdeka. UU ini dinilai sebagai suatu upaya pembaharuan hukum dibidang hukum perkawinan. Sebab UU ini dinilai sebagai UU yang paling peka didalam sistem hukum Indonesia;
  • Satu-satunya pasal yang secara tidak langsung dan sedikit membicarakan Hukum Adat adalah pasal 37 No. 1 tahun 1974. Pasal 37 mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini dikatakan bahwa Hukum Adat disebut sebagai hukum yang nantinya akan mengatur harta benda perkawinan, bilamana perkawinan itu bubar karena perceraian. Jadi, masih digunakan untuk menyelesaiakan kasus harta perkawinan jika terjadi perceraian walaupun masih sangat terbatas. Keterbatasan itu adalah bahwa Hukum Adat digunakan bila para pihak memerlukannya;
  • UU No. 1 tahun 1974 ini, sejak lahir telah menimbulkan banyak kontroversi, banyak tanggapan dan kritikan yang dilontarkan oelh berbagai penulis baik dalam dan luar negeri. J. Prins misalnya mengatakan bahwa UU ini menciptakan cukup banyak ketidakpastian (skeptis) atau membiarkan ketidakpastian itu berlangsung terus. Namun ada yang tidak skeptis seperti June & Ronald S. Katz yang mengemukakan kekagumannya atas keberhasilan UU ini. Karena menurut Katz bahwa telah hampir empat tahun setelah pengumumannya, dan dua tahun penerapannya, UU perkawinan yang baru telah berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia secara hebat-suatu hasil yang tidak diduga oleh ahli hukum Indonesia yang terkemuka;
  • Walaupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 didalam pasal 2 sudah memuat baik isi (material) maupun bentuk (formal), namun dalam kenyataan lebih banyak penekanannya pada aspek yang formal misalnya, ada penolakan terhadap kawin sirri. Oleh karena itu, Prins mengatakan bahwa UU No. 1 tahun 1974 hanya membatasi diri pada perumusan hukum publik;
  • Pada masa-masa sebelum UU ini dibuat, pluralisme hukum di Indonesia justru lebih memberikan rasa keasilan secara substantif, karena disamping hukum UU dan hukum agama yang mengatur perkawinan seseorang, Hukum Adat juga sangat berperan untuk dijadikan pedoman hidup atau arah berprilaku dalam kehidupan bermayarakat.
5. Undang-Undang No. 5 tahun 1979
  • UU ini berisi tentang Pemerintahan Desa, sungguh sangat memprhatinkan. UU ini merupakan kuburan massal bagi lembaga-lembaga adat, terutama tentang Desa. Keadaan ini untung segera terselamatkan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan peraturan pelaksananya yaitu PP. No. 76 Tahun 2000 tentang Desa, yang kemudian diperbaharui dan ditegaskan lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  • Seharusnya UU No. 5 Tahun 1979 ini dapat dijadikan dasar sekaligus melindungi Hukum Adat. Karena, ketika pembicaraan dan pembahasan tentang Desa, maka sec ara dengan sendirinya pembicaraan dan pembahasan tentang Desa sebagai lembaga tata pemerintahan adat sebagai intinya. Ternyata justru sebaliknya, lembaga Desa menurut Hukum Adat justru dihancurkan melalui ideology uniformisme hukum;
  • Unsur yang terpenting dalam Hukum Adat adalah tata kelola yaitu pemerintahannya. Desa atau dengan nama lain merupakan satu-satunya lembaga yang mengelola masyarakat adat menjadi sebuah masyarakat Hukum Adat;
  • Pasal 1 huruf a dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yeng mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menylenggarakan Rumah Tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini pada dasarnya justru menggeser kedudukan Desa yang semula sebagai lembaga Hukum Adat menjadi lembaga administratif pemerintahan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tanpa disadari secara langsung menggeser kedudukan Hukum Adat untuk diberikan kepada kedudukan hukum administrasi negara;
  • Setelah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 dengan PP. No. 76 Tahun 2000 dan diperbaharui UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP. No. 72 Tahun 2005, kedudukan Desa sebagai lembaga Hukum Adat, sedikit demi sedikit dipulihkan, walaupun tidak sepenuhnya, karena kedudukan Desa baik sebagai lembaga Hukum Adat maupun sebagai lembaga administrasi pemerintahan, tetap dipertahankan.


EmoticonEmoticon

...