Sabtu, 15 Desember 2018

#2019GantiPresiden Secara Konstitusional


Tagar #2019GantiPresiden begitu ramai di twitter sampai-sampai ada yang buat kaos. #2019GantiPresiden sebenarnya bukanlah untuk maksud mendukung salah satu pasangan calon atau pihak tertentu. #2019GantiPresiden merupakan suatu istilah untuk menggambarkan pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pemilu dilakukan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. profesional;
i. akuntabel;
j. efektif; dan
k. efisien.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan ralcyaf yaitu bahwa ralryat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam sahr pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masingmasing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan umum Presiden berikutnya akan dilakukan pada tahun 2019, merupakan momen yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Secara konstitusional Ganti Presiden diatur Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Pada pemilu kali ini ada dua pasangan calon presiden yaitu Pasangan nomor urut 1 Jokowidodo dan KH. Ma'ruf Amin, kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Sumber : Wikipedia Indonesia
Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2019 adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 1 nomor 1 disebutkan pengertian Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jdur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini yang menjadi penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Jadi, makna #2019GantiPresiden secara konstitusional adalah pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih kembali, bukan tidak dipilih lagi. Setiap rakyat Indonesia berhak memilih siapa saja pilihan mereka, dan hal itu dijamin oleh undang-undang.


EmoticonEmoticon