Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain

B. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAIN

1. Hubungan Hukumk tataNegara dengan ilmu Negara

• Segi sifat

Intinya dari segi itu ilmu Negara menitik beratkan pada teorinya, sedangkan Hukum tata Negara adalah pelaksanaannya.

• Segi manfaat

Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang bersifat umum untuk Hukum tata Negara. Karenanya untuk mengerti Hukum tata Negara harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan secara umum tentang Ilmu Negara. Dengan demikian Ilmu Negara dapat memberkan dasar teoritis untuk Hukum tata Negara positif, da Hukum Tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.

2. Hukum tata Negara dengan ilmu politik

Hubungannya oleh Barrents diibaratkan dengan Hukum Tata Negara sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada disekitarnya. Apabila studi Hukum Tata Negara hanya tentang Hukum positifnya saja yang terjadi adalah  Tata Negara dalam tataran normatif  yang berbeda dengan praktik keTata Negaraan.

3. Hubungan Hukum tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Menurut Openheim Hukum Tata Negara digambarkan Negara dalam  keadaan tidak bergerak, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan Hukum yang mengikat badan-badan Negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam Hukum Tata Negara. Perumusan ini dimisalkan Negara di dalam keadaan bergerak

C. CARA PENDEKATAN DALAM HUKUM TATA NEGARA

1) Pendekatan yuridis formil,

pada asas-asas Hukum yang mendasari ketentuan peraturan .

contohnya : perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari UUD 45

2) Pendekatan filosofi,

Pada pandangan hidup bangsa. Contohnya: falsafah bangsa Indonesia adalah pancasila

3) Pendekatan sosiologis,

Pada kemasyarakatan khususnya politis artinya ketentuan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis.

4) Pendekatan historis,

pada sudut pandang sejarah . contohnya kronologis pembuatan

D.RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA

Persoalan/ masalah yang dibahas oleh Hukum Tata Negara.

1. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi adalah :

1. Bentuk Negara ( Kesatuan atau Federasi )

2. Bentuk Pemerintahan ( Kerajaan atau Republik )

3. Sistem Pemerintahan ( Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)

4. Corak Pemerintahan ( Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)

5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara ( Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)

6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana ( peradilan, pemerintahan, perundangan)

7. Wilayah Negara ( darat, laut, udara)

8. Hubungan antara rakyat dengan Negara ( abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)

9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan ( hak politik, system perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/ penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)

10. Dasar Negara ( arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pncasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat.

11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara ( Lagu Kebangsaan, Bahsa Nasional, Lambang, Bendera dan sebagainya )

2. Badan-badan Ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi Negara ( MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA,MK,KY) yaitu menyangkut masalah :

1. Cara pemnetukannya ( Pengangkatan, Pemilihan)

2. Susunan masing-masing badan ( Jumlahjenis anggota dan pembagian tugas )

3. Tugas dan wewenang masing-masing badan

4. Cara kerjanya masing-masing badan.

5. Perhubungan kekuasaan antara badan

6. Masa Jabatan

7. Badan-badan lain

3. Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat

1. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan.

3. Kekuatan politik dan pemilihan umum

4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan

5. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.

6. Pencerminan pendapat ( perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik, perbedaan pendapat didalam badan-badan ketatanegaraan)

7. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik ( koalisi, oposisis, kerjasama atas dasar kerukunan).

4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang berlaku, seperti :

1. Masa Penjajahan Belanda

Hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia Belanda, sistem sosial yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.

2. Masa penjajahan Jepang : Indonesia pada pendudukan tentara Jepang, susunan

organisasi kekuasaan Jepang, hubungan antara penduduk dengan organisasi kekuasaan Jepang, sistem sosisla dimasa pendudukan Jepang.

3. Masa 17 Agustus 945 sampai dengan 27 Desember 1949

Arti Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 seperti Revolusi Indonesia, struktur ketatanegaraan menurut UUD 45, pelaksanaan UUD 45 sampai dengan 27 Desember 1949, struktur sosial masyarakat dan kekuatan-kekuatan pendukung, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang berlaku. Hubungan Indonesia Belanda dan Negara-negara lain, pemerintahan darurat (pemerintahan geriliya dan campur tangan PBB, KMB).

4. Masa 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950

- Struktur ketatanegaraan menurut konstitusi RIS

- Pelaksanaan hasil KMB, jaminan golongan kecil, wilayah sengketa Irian Barat, Perubahan Konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan

5. Masa 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959

Struktur ketatanegaraan menurut UUDS 50, Sistem Pemerintahan menurut UUDS 50, Kehidupan politik yang berlaku, Konstituante dan pekerjaannya, Pemberontakan DI, PRRI Permesta, dan Gagasan Demokrasi Terpimpin.

6. Masa 5 Juli 1959 sampai dengan masa Orde Baru

Pegertian Dekrit

7. Masa Pemerintahan Soeharto ( Orde Baru, 1966-1998)

8. Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

Arti Demokrasi